Jurnalis VS Public Relation

Profesi public relation dari awalnya dibuat oleh Ivy Ledbetter Lee, yang sebelumnya adalah seorang mantan jurnalis, sebagai profesi yang membantu memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Kedua bidang (public relation dan jurnalistik) yang tergabung dalam program studi ilmu komunikasi ini sama-sama butuh kredibilitas. Mereka butuh rasa percaya dari masyarakat yang mereka ‘layani’. Kedua profesi dibentuk untuk bersinergi. Namun tidak semua individu dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Beberapa praktisi public relation dan jurnalis ada yang lalai atau dengan sengaja melanggar peraturan keprofesionalitasan mereka yang kebanyakan dikarenakan ketamakkan dan kearogansian manusia. Dimana pelanggaran tersebut tidak mendapatkan beban hukuman negara tetapi akan mendapatkan sanksi dari asosiasi yang bersangkutan. Peraturan tersebut diatur dalam kode etik Public Relation dan kode etik jurnalistik. Dari sekian banyak kode etik Public Relation dan jurnalistik yang dibuat oleh berbagai perhimpunan, saya memutuskan untuk menemukan sinkronisasi dari kode etik Public Relation yang dibuat oleh PerHuMas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) dengan kode etik jurnalistik/wartawan Indonesia yang disusun oleh Dewan Pers.

Mari kita lihat dari landasan kedua kode etik tersebut. Yang pertama adalah kode etik public relation yang dibuat perhumas. Dalam laman resminya, perhumas mengemukakan bahwa landasan formal dari dibuatnya kode etik tersebut adalah UUD 1945, Piagam PBB (1945), dan Deklarasi Asean (8 Agustus 1967). Sedangkan kode etik wartawan Indonesia oleh Dewan Pers menuliskan landasannya yaitu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948).  Di sana dapat kita lihat bahwa PR dan jurnalis mempunyai itikat baik yang sama yaitu untuk mengamalkan profesi mereka untuk negara dan dunia.

Pada pasal I nomor 1 di kode etik PR perhumas, dikatakan bahwa anggota perhumas harus mempunyai komitmen pribadi untuk “Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan”. Kata ‘reputasi setinggi mungkin’ layak untuk dijajali lebih lagi. Sesuai dengan pasal-pasal selanjutnya, untuk mendapatkan reputasi yang baik PR harus mempunyai kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan klien, atasan, masyarakat, media massa, dan sejawatnya. Dalam analisis kali ini saya akan menekankan pada pasal III yang mengatur perilaku PR/humas terhadap masyarakat dan media massa.

Pasal III nomor 1 ada ditulis, “Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat”. Hal tersebut akan membantu profesi jurnalis yang menginginkan informasi benar dan akurat demi kepentingan masyarakat, sesuai dengan pasal 1 kode etik jurnalis, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Terkadang itikad baik yang dilakukan untuk masyarakat oleh jurnalis tidak berlaku untuk praktisi PR yang notabene adalah manusia yang merupakan anggota dari masyarakat juga. Di pasal ini, praktisi PR diharapkan untuk waspada dengan wartawan yang beritikad buruk, yang berarti berniat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. “Bad news is good news”, prinsip yang umum dipakai oleh para jurnalis sering disalahartikan dengan mencari-cari kesalahan yang manusiawi dan hanya akan menimbulkan kericuhan dalam masyarakat yang dapat dikurangi dengan Crisis Management dalam studi PR. Untuk menjawab jurnalis ‘iseng’ tersebut, praktisi PR dapat berpacu pada kata-kata Sophocles, seorang penulis drama Yunani, “No one loves the messenger who brings bad news”. Disini saya ingin  menambahkan kata ‘only’ atau ‘hanya’ menjadi ‘tidak ada yang menyukai seseorang yang hanyamembawa berita buruk’. Jurnalis harus diingatkan bahwa ia juga pihak yang harus berkontribusi untuk memperbaiki situasi yang ada demi pihak yang mereka sama-sama layani yaitu masyarakat.

Selanjutnya, pada pasal III nomor 2 dari kode etik perhumas tertulis,“Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana maupun  jalur komunikasi massa”. Pasal ini cocok dengan pasal 6 pada kode etik wartawan Indonesia yang menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Suap, dijelaskan pada laman resmi Dewan pers adalah ketika wartawan menerima segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Sangat disayangkan, saya tidak bisa menemukan bukti nyata dari kejadian suap-menyuap antar PR dan jurnalis demi reputasi perusahaan atau pihak yang menjadi tempat PR bernaung. Namun menurut beberapa praktisi jurnalis yang saya temui, kejadian tersebut salah satu perusakan profesi yang sering terjadi.

“Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan.” adalah isi pasal III nomor 3 dari kode etik perhumas yang didukung dengan pasal 3 kode etik jurnalistik dimana wartawan harus menguji informasi. Jadi bila wartawan menemukan keganjilan pada press release atau informasi yang diberikan oleh PR, ia harus mengkitisinya. Sebaliknya bila praktisi PR merasa bahwa berita yang ditulis oleh wartawan tidak benar adanya, ia dapat mengajukan hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya) dan hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan/memmperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain) yang diatur dalam pasal 11 kode etik wartawan Indonesia.

Poin terakhir dari pasal yang mengatur perilaku humas/pr terhadap masyarakat dan media massa adalah “Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia”. Poin ini juga disadari oleh dewan pers. Seperti yang dikemukakan dalam pembukaan kode etik wartawan Indonesia yang mengklaim bahwa wartawan indonesia menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Salah satu kepentingan  bangsa itu diwujudkan dalam kemerdekaan pers yang merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Seperti yang kita baca di atas, kode etik kedua profesi mendukung tujuan keduanya yang mulia. Tujuan mulia yang melambangkan kemuliaan profesi keduanya. Oleh karena itu penting bagi individu yang ingin terjun ke dunia PR/humas ataupun jurnalistik untuk saling mendukung dan mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Ditambah pula kepekaan dalam bermasyarakat yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mulia itu.

2 pemikiran pada “Jurnalis VS Public Relation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s